Dua Tugu Tanduk Kerbau

     A.    Pengertian kebijakan public

Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu negara sering terjadi berbagai permasalahan. Negara yang memengang penuh tanggung jawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut.

 Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002).

B.     Etika Pembangunan

Etika pembangunan pada dasarnya hendak mempertanyaan persoalan-persoalan nilai dalam pembangunan.Gasper dan Truong (2103) mengemukaan bahwa etika pembangunan merupakan ruang analisis, eksklusi dalam dan diantara masyarakat dalam sekala geobal.

Pembangunan Tuguh Yang Dibuat Pemerintah Manggarai Timur Sudah Mulai Pudar Tampah Melakukan Renovasi Atau Perbaikan Ulang.

       A. Pengertian pembangunan
        Pembangunan adalah Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secarah sadar oleh bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa,(siagian 1994).

      B.  Keronologi khasus

              Dua buah tugu tanduk kerbau yang dibangun di perempatan Cepi Watu dan Jawang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur (Matim) mubazir dan sudah penuh dengan aksi vandalisme.Dua tugu tanduk kerbau yang dibangun persis di ruas jalan negara Borong-Ruteng dibiarkan tanpa ada upaya perbaikan.dua tugu tanduk kerbau tersebut catnya sudah pudar dan banyak terdapat coretan menggnakan pilox.Tugu tersebut tampaknya sudah tidak diperhatikan lagi oleh pemerintah daerah setempat. Menurut warga, dulu tugu tanduk kerbau di bagian atas tanduk kerbau ada rumah kecil.Namun rumah kecil itu sudah dirusaki."Kami juga heran habis bangun dilepas saja. Pemerintah tidak pernah melakukan perbaikan agar tugu tanduk kerbau bisa menarik untuk dilihat," kata Merdi, warga Kampung Jawang.

       Merdi mengungkapkan,pihaknya berharap ke depan pemerintah kalau membangun sesuatu harus menanyakan kepada warga."Jangan bangun habis lepas.Warga juga harus diminta perannya menjaga dan merawat bangunan pemerintah. Sekarang sudah rusak dan mubazir dilepas begitu saja tanpa ada perbaikan," papar Merdi”.Tugu yang berada di dekat pemukiman warga di jalan negara setiap hari tidak memiliki makna bagi warga.Pasalnya, dua tugu tanduk kerbau itu hanya menjadi pembatas jalan menuju ke Pantai Cepi Watu Borong

  

Tugu tanduk kerbau yang dibuat pemerintah manggarai timur 

(Kamis, 23 November 2017 21:34)

      C.   Tinjau dari masalah pembangunan tugu kerbau oleh pemerintah manggarai timur

  Setiap pembanguana yang dibuat oleh pemerintah harus dijaga dan dirawat baik dari kaum masyarakat maupun pemerintah dengan demikian,peroses pembangunan terjadi disetiap aspek kehidupan masyarakat,ekonomi,social,budaya,politik,yang berlangsung pada level makro.Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan atau perbaikan.Pembanguana nasional dilaksanakan secara berencana,menyeluruh,terpadu, terarah,bertahap dan berlanjut untuk memicu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujutakan kehidupan yang sejatra dan sederajat dengan bangsa lain yang maju.Sebagaimana yang dituangkan dalam UU NO 25 Tahun 2014

     Ditinjau dari kasus diatas bahwa pembanguna pada dasarnya sangat membutukan kesinergian antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama dalam pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan,membimbing,serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan pemerintah dan masyarakat harus saling menunjang,saling mengisi, saling melengkapi dalam memajukan masyarakat dan nasional pada umumnya.

DAFTAR PUSTAK

Suhrawardi K. Lubis, 2006. Etika Profesi Hukum. Penerbit Sinar Grafika : Jakarta.
Muhadjir Darwin, 2004, Diktat Kuliah Etika Adminitrasi, MAP Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
William N. Dunn, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, Gadjah Mada University perss ,